Breaking News

Ratusan Guru Honorer Ontrog Pemkab Bogor

CIBINONG -  Ratusan guru honor perwakilan dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Persatuan Guru Honor (PGH) Indonesia Kabupaten Bogor melakukan aksi damai dengan berorasi didepan kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (18/5/2017).

Ketua Persatuan Guru Honor (PGH) Kabupaten Bogor Halim Sahabudin Spd, mengatakan, saat ini ribuan guru honorer di Kabupaten Bogor menunggu kejelasan nasib mereka sebagai tenaga pendidik.

Penyebabnya kata Halim, hingga saat ini guru honorer tidak bisa mengajukan sertifikasi. "Yang datang ini guru honor yang mengajar disekolah negeri, mereka ini merasa tidak diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah," ujarnya.

Pada aksi tersebut, sedikitnya ada lima tuntutan yang disampaikan kepada Pemkab Bogor diantaranya, meminta agar Bupati mengeluarkan SK untuk sertifikasi dan pengajuan NUPTK, Tunjangan KESPEG agar tepat waktu, segera merealisasikan UMK Kabupaten Bogor, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan di gratiskan bagi seluruh guru honorer di Kabupaten Bogor, serta mendesak pemerindah daerah untuk  merekomendasikan seluruh guru honorer ditingkatkan statusnya menjadi CPNS sesuai dengan pendidikan dan masa kerjanya.

Menurutnya, para guru honor yang mengajar di sekolah negeri ini hanya memiliki SK pengangkatan dari kepala sekolah, berbeda dengan guru honorer yang mengajar di sekolah swasta yang mendapatkan SK dari yayasan yang memang diberlaku untuk mengajukan permohonan sertifikasi.

"Kami guru honorer yang ngajar di sekolah negeri tidak bisa mengajukan sertifikasi, karena SK nya harus dari Bupati langsung," kata dia.

Padahal, sambungnya, para guru ini sudah puluhan tahun mengajar menjadi guru namun haknya untuk mendapatkan sertifikasi tidak dapat.

"SK Bupati itu sangat kami butuhkan, supaya hak kami sebagai guru honorer ini jelas," ungkapnya.

Disamping itu, mereka juga meminta gaji para guru honorer ini dinaikan sesui Upah Minimum Kabupaten (UMK).

"Gaji guru honorer ini dibatasi, mereka ini hanya dapat 15 persen atau sekitar Rp 450 ribu dari dana BOS setiap bulannya," tandasnya.

Mereka mengancam jika kelima tuntutan tersebut tidak diakomodir, seluruh guru honerer akan melanjutkan aksi mogok hingga tuntutan tersebut direalisasi oleh pemerintah Kabupaten Bogor.

"Kami ingin Pemerintah Kabupaten Bogor mengakomodir tuntutan kami, jika Pemkab Bogor tidak mau mengakomodir kelima tuntutan tersebut kami akan melanjutkan aksi ini dengan massa yang lebih banyak dan melakukan aksi mogok," tandasnya. (IB)