Breaking News

Pria Ini Nekat Ontrog Pemkab Bogor Tolak One Way Jalur Puncak

KAB.BOGOR-Dengan tidak diberikan izin oleh Polres Bogor untuk menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) yang diajukan oleh Gerakan Masyarakat Puncak Bogor (GMPB) yang seharusnya dilaksanakan pada Hari Jum,at Tanggal 28 April 2017 ditempat terjadinya kecelakaan beruntun Bus HS Transportasi Tanjakan Selarong, Jalan Raya Puncak. Akhirnya Iman Sukarya selaku koordinator aksi melaksanakan aksi tersebut dilaksanakan sendiri mendatangi Kantor Polres Bogor dan Pemkab Bogor Jalan Tegar Beriman, Cibinong Bogor.


Menurut Iman Sukarya, guna menggagalkan kegiatan ini, pihak kepolisian sempan menahan kunci mobilnya agar kegiatan unras tersebut tidak jadi dilaksanakan dan bahkan dirinya harus membrikan pernyataan bahwa aksi Unras tidak sampai dilaksanakan yang agenda awal dilaksanakan setelah sholat Jum'at.


"Saya di tahan tidak boleh pulang bahkan media MNC yang hendak mewawancarai saya di bredel, Kunci mobil saya ditahan dan polisi mengatakan bahwa aksi yang saya akan laksanakan tidak memiliki izin,"kata Iman yang juga merupakan Sekjend Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) ini.


Mendengar keluhan dari Sekjend AMPB tersebut melalui Group WA, Koordinator AMPB Ruhiyat Saujana dan anggota AMPB Ali Taufa Vinaya, Iwan Meichin dan Farid Ma'ruf menghampiri guna meminta klarifikasi pihak polres Bogor atas permasalahan tersebut.


Menurut Ruhiyat, Aksi Unras tidak perlu mendapatkan izin karena sifatnya hanya pemberitahuan, makan tidak bisa dibenarkan jika ada aksi Unras harus memiliki izin.


"Saya atas nama pribadi dan atas nama Koordinator AMPB tidak menerima kalau aksi perjuangan Ki Iman Sukarya dianggap ilegal dan dipermasalahkan oleh pihak Polres,"tegasnya.


Setelah dilepas oleh Polres, Iman Sukarya tidak kehilangan akal dan langsung berorasi tentang penolakan One way yang selama ini dianggap merugikan masyarakat sekitar terlebih setelah kejadian kecelakaan berdarah Tanjakan Selarong pada hari Sabtu minggu lalu.


Dalam orasinya Iman Sukarya mengatakan, persoalan mengenai masalah Puncak, bukan hanya persoalan mengenai masalah warga puncak tapi menjadi bagian dari persoalan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Persoalan mengenai masalah Buka - Tutup yang di lakukan oleh pihak Polres Bogor saat ini menjadi salah satu alternatif atau rekayasa untuk menyelesaikan persoalan mengenai masalah kemacetan di jalur puncak. 


"Tapi bukan berarti persoalan ini harus terus didiamkan, seakan-akan One Way itu menjadi Obat yang mujarab. Pemkab jangan Tutup mata dan tinggal diam,"katanya.


Dikatakannya, kecelakaan yang terjadi kemarin di tanjakan selarong, menjadi kecelakaan yang terakhir yang terjadi di daerah itu. Terlebih lagi Pihak pemprov Jabar yang memiliki kewenangan dalam aturan dan regulasinya.


"Pada prinsipnya aksi dan aksi yang sedang terjadi di puncak dan di pemkab tadi merupakan upaya perlawanan dari masyaeakat puncak yang terjebak dengan aturan one way yang telah diberlakukan oleh pihak polres bogor. Akan tetapi dalam aksi ini kami lebih mengedepankan norma dan nurani warga yang telah mewakilkan suaranya pada kami untuk menolak one way terlebih pembenaran pihak polisi yang melaksanakanya juga dari rekan-rekan warga puncak yang tadi setuju ada demo one way."katanya.


Disebutkannya semua itu Sah sah saja .. Persoalanya jika tadi didemo kapan Bupati mau melek mau cari solusi untuk one way agar di hapus karena ada upaya dan desakan dari warga.


"jangan ngomong kuantitas emangnya kaya timor timur dengan adanya polling atau jajak pendapat atau memorandum tetapi keberadaan one way ini berbahaya dan banyak menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Masa tiap minggu sering terjadi kecelakaan tadi harusnya ada upaya evaluasi bukan seolah-olah nyawa manusia brgitu murah,"pungkasnmya.

Reporter: Sumburi