Breaking News

Perangkat Desa Parakan Jaya Dituding Tilep Setoran PBB

KEMANG - Puluhan warga Kampung Salabenda RT 02/03, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, mengeluhkan adanya dugaan penyelewengan setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. Pasalnya, setelah bertahun-tahun dana PBB yang disetorkan warga melalui ketua RT ke Perangkat desa selama tujuh tahun tidak pernah dibayarkan.

Menurut salah seorang warga yang meminta tidak disebutkan identitasnya kepada wartawan mengatakan, hal itu terungkap saat Ketua RT menyetorkan langsung setoran PBB warganya ke salah satu bank yang ditunjuk dan meminta print out pembayaran.

"Biasanya Pak Adja ketua RT yang lama menyetorkan ke desa, tapi sejak pengganti RT yang baru yaitu Pak Junaedi setoran pajak warga langsung di setorkan ke bank. Pas diminta print outnya ternyata banyak tunggakan-tunggakan," terangnya.

Dikatakannya, bahwa jumlah tunggakan tersebut bervariasi diantaranya 1 tahun, 7 tahun dan 9 tahun. "Kami kaget karena di RT kami ternyata tahun 2016 tidak membayar PBB, belum lagi ibu saya sampai 7 tahun bahkan PBB mantan RT tunggakannya sampai 9 tahun. Belum yang lainya yang belum disetorkan sejak tahun 2002," tuturnya.

Diakuinya, bahwa selama ini masyarakat tidak pernah menunggak dalam hal membayar PBB. Setiap tahunnya mereka membayar melalui Ketua RT setempat secara kolektif untuk disetorkan ke desa.

"Sayangnya mantan ketua RT yang lama tidak punya tanda terima dari desa, tapi dia (mantan Ketua RT) siap jadi saksi karena tidak merasa kalau dia yang selewengkan. Dengan begitu, pernyataan mantan ketua RT tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan diduga uang itu digelapkan oleh oknum perangkat desa," katanya.

Namun, lanjutnya, setelah permasalahan ini mencuat dikalangan warga setempat, ketua RT 02 yang baru, yakni Junaedi tiba-tiba membawa setumpukan berkas Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS) dari desa yang selama ini tidak pernah diterima oleh warga.

"Tadi Pak RT datang dengan membawa setumpuk STTS yang selama ini tidak diberikan kepada warga oleh pihak desa. Tapi belum semuanya, kata pihak desa berkasnya tertumpuk di desa. Tapi anehnya berkas itu masih kelihatan baru dicetak, terutama STTS tahun 2002 yang seharusnya kan sudah rada lusuh karena lembab dan lain-lain. Dari itu, warga beranggapan karena masalah ini mencuat maka pihak desa segera membayarkan tunggakan-tunggakan tersebut," terangnya, Jumat (14/4/17).

Warga berharap, agar permasalahan ini dapat terungkap dan dapat ditindak lanjuti oleh pihak terkait agar tidak terulang yang kesekian kalinya. "Kami berharap ada ketegasan dari pihak yang terkait untuk ditindak lanjuti, sebenarnya bukan rahasia umum lagi kalau ada penyelewengan dana, karena korupsi yang sudah mengakar ini jadi biang masalah sehingga desa sulit untuk maju. Cuma warga tidak bisa berbuat apa-apa," tandasnya. 

Saat dikonfirmasi, sekertaris desa Parakan Jaya, Nurhaman membantah tudingan tersebut. Menurutnya, sebelum pengelolaan pajak dialihkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor, pembayaran PBB dari wajib pajak disetorkan ke KPP melaui salah satu bank yang ditunjuk dengan sistem belum online.

"Ketika ada kebijakan pengelolaan pajak dialihkan ke BAPPENDA dengan sistem online, maka ketika wajib pajak melakukan pembayaran saat itu langsung mendapat print out pelunasan, namun ketika diminta print out tahun-tahun sebelumnya bolong-bolong (kosong,red). Karena saat wajib pajak melakukan pembayaran PBB sebelumnya di KPP masih offline," urainya saat ditemui di kantor desa, Selasa (18/4/17).

Dari itu, lanjut Nurhaman, ada asumsi masyarakat bahwa pembayaran pajak yang bolong-bolong itu digelapkan oleh perangkat desa. "Ada kelengahan dari masyarakat sendiri, yaitu ketika wajib pajak membayar pajak sebelunya tidak pernah meminta Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS) ke desa. Dan saat masalah ini mencuat, masyarakat baru menanyakan STTS tersebut yang sudah lama menumpuk di desa," kilahnya. (IB/OZ)