Breaking News

Pemprov Jabar Bakal Cari Solusi Kebijakan Transportasi

BANDUNG - Adanya aksi demo angkutan kota (angkot) se-Bandung Raya, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan permasalahan taksi online bukan permasalahan yang baru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar sehingga diketahui permasalahannya secara rinci.

"Kalau saya yang menerima nanti enggak ngerti secara rinci permasalahannya," katanya kepada wartawan di Bandung, Kamis (9/3/2017).

Aher menjelaskan, kendaraan yang beroperasi untuk umum dan untuk kepentingan umum. Maka kendaraan tersebut harus memiliki beberapa persyaratan.

"Tentu aturannya harus ditegakkan seluruhnya, kalau taksi, angkot, kan harus terdaftar. Trayeknya harus jelas, plat nomornya kuning kemudian harus terdaftar sebagai kendaraan yang disewakan kepada masyarakat baik yang memiliki rute maupun non trayek seperti taksi, kan ada peraturannya," tegasnya.

Menurutnya, aksi demo angkot tersebut dianggap wajar karena jika ada tuntutan para pengemudi maupun pengusaha transportasi memberlakukan peraturan yang sama, maka hal ini pasti dilakukan.

Pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi pengusaha dan pengemudi angkot ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sehingga ke depannya bisa dikeluarkan peraturan yang tidak merugikan berbagai pihak.

"Saya kira wajar. Nah, kita nanti mengimbau temen-temen baik pengemudi maupun pengusaha transportasi, kita akan sampaikan aspirasi ke Kemenhub," ujarnya. (Iyat/PJ)