Breaking News

Pasca bentrok Sopir Angkot dan Ojek Online Sepakat Damai

CIBINONG - Pasca terjadinya bentrokan di Terminal Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Jawa Barat, pengendara ojeg online dan sopir angkutan kota melakukan pertemuan di Markas polisi Resort Bogor, Rabu, (22/3/17) pukul 21.00 WIB.

Kedua pihak sepakat tidak melanjutkan perselisihan serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Pertemuan dipimpin Kepala Polres Bogor, Komando Distrik Militer 0621 dan Dinas Perhubungan menghasilkan rencana pembentukan tim gabungan seluruh unsur yang terlibat. "Tim tersebut akan mengcover kabar-kabar hoax yang memprovokasi masing-masing pihak. Perselisihan yang terjadi selama ini akibat kabar-kabar seperti itu," kata Kapolres Bogor Andi M Dicky Pastika.

Pihak kepolisian meminta para sopir angkot dan para pengendara ojeg online menghindari aktivitas kumpul-kumpul di suatu tempat. "Saat ada perkumpulan di suatu tempat bisa berpotensi menimbulkan anggapan negatif orang lain baik sopir angkot maupun ojeg," kata Dicky.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dishub Kabupaten Bogor Eddy Wardani mengatakan, pemerintah daerah menyanggupi untuk mengganti kerusakan yang timbul dari bentrokan yang merusak sejumlah angkot. "Kami akan mengganti kaca-kaca angkot yang rusak itu karena ini masuknya bencana sosial," ungkapnya.

sementara itu, Perwakilan kedua belah pihak berharap peraturan terkait hal itu bisa segera ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya pada Rabu 22 Maret 2017 sore, Sekelompok sopir angkot dan pengemudi ojek daring (online) bentrok di Terminal Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Meskipun gesekan antara kedua belah pihak terjadi dalam tiga hari terakhir, namun Bupati Bogor Nurhayanti enggan mengambil tindakan sebelum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32/2016 terkait pembatasan angkutan online ditetapkan pada awal April 2017.

Bupati menegaskan, pemerintah daerahnya tidak bisa membatasi operasional angkutan online. Ia hanya berharap pemerintah ​pusat segera menetapkan peraturan terkait untuk mengatasi gejolak antara kedua belah pihak. Pemerintah daerahnya belum berencana mendesak percepatan penetapan aturan tersebut. "Nanti kita tunggu hasil dilapangan," katanya di Pendopo Bupati. (IB)