Breaking News

Ketua APDESI Kabupaten Bogor Himbau Agar Kades Jalankan Program RTLH Sesuai Aturan

CISARUA - Menanyikapi adanya Kepala Desa yang berurusan dengan masalah hukum karena diduga melakukan penyunatan dana bantuan RTLH atau Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) menggarisbawahi perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran anggaran tersebut oleh semua kepala desa.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Cibinong, selama program RTLH, ada dua kades yang sudah terjerat kasus pemotongan dana bantuan untuk membantu masyarakat miskin itu. Namun pihaknya enggan menyebutkan kades mana saja yang sedang tahap persidangan dan proses hukum tersebut.

Terkait hal itu, Ketua Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Bogor, Ansori Setiawan mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin jika memang itu benar adanya.

"Saya mengajak dan menghimbau kepada 416 Kepala Desa di Kabupaten Bogor ini, pertama harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi laksanakanlah sesuai dengan aturannya," tegas Ansori, disela-sela kegiatan Bintek Rehabilitasi RTLH di Cisarua Bogor, Jumat (24/10/17).

Kalau ada pelanggaran, lanjut Ansori yang juga merupakan Kepala Desa Sukamakmur, jangankan didalam penggunaan anggaran atau keuangan, yang namanya pelanggaran pun kalau di dalam sepakbola itu ada kartu kuning. Setelah kartu kuning pertama dan kedua itu baru ada pemecatan.

Ia juga menekankan, bahwa dirinya tidak akan membela apabila ada kepala desa yang betul-betul melanggar dan sengaja. "Makanya diadakan bimtek ini, kan untuk temen-temen kepala desa supaya tidak menyalahi aturan tersebut. Mudah-mudahan didalam bimtek ini kepala desa dapat menyerap dan urun rembuk, berbagi saran bagaimana caranya agar RTLH tersebut dilaksanakan di desanya masing-masing secara baik." pubgkasnya. (MTD)