UPDATE

header ads

Sunat Dana RTLH Dua Kades Di Bogor Masuk Penjara

CISARUA - Dana bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang digelontorkan pemerintah bagi masyarakat miskin, menggiring dua orang kepala desa (Kades) di Kabupaten Bogor Jawa Barat.

"Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, sudah menjebloskan kepala desa (Kades) di Kabupaten Bogor yang diduga melakukan penyunatan dana bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) ke dalam tahanan," kata Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Cibinong, Satria Irawan usai menghadiri kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Perumahan Rakyat (DTBPR) bersama para kades se Kabupaten Bogor di salah satu hotel dikawasan Cisarua, Bogor. Kamis (23/3,17).

Menurutnya, Selama program Rutilahu, baru dua kades yang sudah terjerat kasus pemotongan dana bantuan untuk membantu masyarakat miskin itu. Namun demikian, dirinya tidak menyebutkan Kades mana saja yang sedang dalam tahap persidangan dan proses hukum tersebut.

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait adanya pengaduan dari masyarakat di desa tersebut. Kedua kades itu terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program Rutilahu. Satu kades sudah vonis dan satu lagi saat ini sedang menjalani persidangan," papar Satria.

Satria menjelaskan, terkait adanya PPN maupun PPH terhadap penerima manfaat sebesar 11 persen, sesuai dengan hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, untuk masalah pajak tidak dibebankan kepada masyarakat.

"Bantuan Rutilahu sebesar Rp10 juta, semuanya harus diterima sebesar itu. Kades tidak boleh memotong sedikitpun, karena pajak tidak dibebankan kepada penerima," jelasnya.

Dirinya menghimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk segera melaporkan bila terjadi pemotongan dana Rutilahu di desa-nya ke lembaga hukum. "Setiap informasi yang datang ke kami soal pemotongan Rutilahu, baik melalui masyarakat ataupun media akan segera kami tindaklanjuti," tegasnya. (BZ/IB)

Posting Komentar