DLH Kabupaten Bogor Diduga Marak Pungli

Foto : Ilustrasi

BOGOR - Aroma busuk korupsi sepertinya masih terus terjadi dijajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor. Kali ini, sejumlah keluhan datang dari beberapa warga yang mengurus ijin pada Dinas Lingkungan Hidup, yang memang termasuk instansi rawan pungutan liar (Pungli).

Keluhan warga berasal dari pengurusan Ijin Lingkungan (IL), yang konon dikutip sampai dengan harga Rp.5 juta rupiah, yang dilakukan oleh salah satu oknum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Padahal jelas, pengurusan IL tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pengurus ijin atau Pemerakarsa (pemohon).

Selain keluhan pada pengurusan IL, keluhan juga terjadi pada pengurusan dokumen UKL/UPL, dimana orang yang membutuhkan dokumen UKL/UPL sebagai salah satu persyaratan melanjutkan izin selanjutnya, diduga harus merogoh kocek yang tak tanggung-tanggung nilainya mencapai Rp 25-30 juta rupiah.

Mahalnya pembuatan UKL/UPL, karena ada tudingan pada oknum di dinas tersebut, merekayasa calon pengurus ijin harus melalui konsultan yang ditunjuk dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, yang harganya jauh diluar kewajaran harga dari konsultan yang bukan ditunjuk oleh oknum tersebut atau konsultan yang kita cari sendiri.

"Modus lain bahkan oknum tersebut yang menjadi konsultan padahal jika ini dilakukan merupakan tindakan melawan hukum, karena timbul konflik kepentingan sebagai penyusun dan sebagai penilai dukumen lingkungan. Pihak merakarsa kegiatan tidak dapat berbuat banyak karena takut proses perizinan akan berbelit belit," kata narsum yang enggan dikorankan namanya ketiak ditemui Kabar Faktual, Kamis (16/02).

Sementara menurut kepala bidang Tata Lingkungan, Erlina yang kala itu didampingi Kasie Dampak Lingkungan yaitu Haris Saputra, menolak tudingan yang di alamatkan pada instansi ditempatnya bekerja.

Menurut mereka, kalau ada pelanggaran berupa pungli yang dilakukan oknum PNS di Dinas Lingkungan Hidup, yang mengarah atau meminta sejumlah biaya pembuatan dokumen, bisa di lihat pada PP 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan Pasal 12. Jadi jelas mekanisme pembuatan dokumen UKL/UPL serta Ijin Lingkungan, karena kami bekerja sesuai aturan," jelas Erlina.

Erlina menambahkan, dalam PP tersebut jelas ada aturan bagi PNS yang bekerja di BLH pusat, provinsi, Kabupaten dan Kota, dilarang menjadi penyusun dokumen, atau menentukan konsultan tertentu namun pihaknya boleh menyarankan saja.

"Jadi yang mengerjakan dokumen ada bagiannya tersendiri jadi bukan kami, dan kami pun tidak pernah mengutip uang seperti yang dialamatkan pada kami karna kami tidak pernah bicara biaya," kilahnya.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (RI) menemukan dugaan praktek pungutan liar pada sembilan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Jabodetabek. Seperti di BPLHD Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.

Namun kini dugaan kuat masih terjadi Pungutan liar (Pungli), di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan terkesan sudah terakomodir sejak lama. (SAH)