Ditjen Pajak Imbau Wajib Pajak Untuk Ikuti Program Amnesti Pajak -->

Adsense




Ditjen Pajak Imbau Wajib Pajak Untuk Ikuti Program Amnesti Pajak

87 Online News
Rabu, 01 Februari 2017

JAKARTA - Sebagai upaya imbauan untuk mengikuti program amnesti pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, kembali mengirimkan surat elektronik (surel) kepada sejuta Wajib Pajak (WP)

"Iya, sekarang kita terbitkan banyak sekali, kan yang belum ikut banyak," kata Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, Selasa (31/1/17).

Menurutnya, pengiriman email ini merupakan yang kedua kalinya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Sebelumnya, surat elektronik tersebut dikirim kepada 204.125 WP, menjelang berakhirnya periode dua amnesti pajak pada tanggal 31 Desember 2016 lalu.

Ia mengharapkan pengiriman email imbauan ini bisa menambah jumlah peserta amnesti pajak yang saat ini baru mencapai kisaran sekitar 660.000 WP, padahal program tax amnesty akan berakhir dalam dua bulan mendatang.

"Ini sudah terakhir ya, amnesti kan tinggal dua bulan lagi. Dia akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah kembali lagi," tegasnya.

Pengiriman email dilakukan pada Rabu (25/1/2017), karena masih banyak WP yang alpa untuk mengikuti amnesti pajak. Padahal diperkirakan, banyak harta maupun aset yang belum dilaporkan dan pengampunan pajak baru berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang.

Surat elektronik tersebut berisi data aset maupun harta milik WP yang diperoleh Ditjen Pajak dari pihak ketiga dan diduga belum dilaporkan sepenuhnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Data dari pihak ketiga itu berupa data terkait kepemilikan tanah, bangunan atau rumah, saham di perusahaan terbuka, kapal maupun kendaraan dan usaha lainnya dari lembaga terkait, tidak termasuk data dari pihak perbankan.

Selain memiliki database harta WP, Ditjen Pajak juga memiliki para analis maupun staf yang memiliki kemampuan untuk melakukan penelusuran aset dengan bantuan instansi terkait.

"Untuk itu, bagi WP yang menolak ikut amnesti pajak atau ikut, tapi tidak melaporkan dengan benar, ada ancaman sanksi yang sangat berat berupa pengenaan pajak atas harta yang ditemukan serta denda hingga mencapai 200 persen." ungkapnya.

Sementara bagi WP yang memiliki tunggakan pajak, maka kesempatan pengampunan ini bisa dimanfaatkan untuk menghapus sanksi administratif sehingga hanya perlu membayar pokok tunggakan, biaya penagihan, dan uang tebusan dengan tarif rendah. (MTD)