Tak Terima Di Vonis 1 Tahun Kades Sukaharja Ajukan Banding -->

Adsense




Tak Terima Di Vonis 1 Tahun Kades Sukaharja Ajukan Banding

87 Online News
Rabu, 25 Januari 2017

KAB.BOGOR - Kasus penyelewengan dana renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilakukan oleh kepala desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Abdul Majid hari ini menjalani babak baru. Setelah mendapatkan putusan dari pengadilan dengan pidana selama satu tahun dan denda Rp50 juta, kepala desa tersebut mengajukan banding.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Cibinong Satria menerangkan, bahwa kasus RTLH berawal dari adanya LPJ RTLH yang dibuat terdakwa yang mengatasnamakan LPM, lalu selanjutnya menggunakan bon kosong yang didapatkan dari toko bahan bangunan dan di buat anggaran yang tidak sesuai.

"Seperti salah satu penerima atas nama AW yang mendapatkan RTLH Rp 7,500 juta tapi nyatanya tidak ada," tuturnya kepada wartawan, Rabu (25/1/17).

Selain itu, lanjutnya, ada pula RTLH yang tidak sesuai dengan jumlah material sebagaimana yang diajukan dalam proposal, tahap II RTLH dipotong dengan kisaran satu juta dan total penerima sebesar 9 juta, serta semuanya sudah sesuai dengan audit BPKP Provinsi Jawa Barat dengan nomor S-11-2/PW10/5/2015.

"Kalau di kalkulasikan, kerugian uang negara sebesar Rp 171.914.500 itu termasuk penyelahgunaan pada tahun 2010, 2013, dan 2014," katanya.

Satria menjelaskan, atas perbuatanya jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Cibinong mengganjar dengan pasa 2 ayat 1 Jo pasal 18 18 ayat 1 ayat b Jo, pasal 18 ayat b UU no 31/1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU no 20/2001.

"putusannya sudah dibacakan pada hari selasa tanggal 23 Januari 2017, oleh hakim dengan hasil pidana penjara satu tahun dan denda sebesar Rp 50 juta, akan tetapi terdakwa mengajukan banding," pungkasnya.

Sebelumnya, sidang tipikor tersebut dipimpin oleh hakim ketua Dariyanto, panitera pengganti Raendra,  Jaksa penuntut umum Helena Octavianne, Omar Syarif Hidayat, Novi Safitri, Ricky Raymond Biere, Bayu Ika Perdana, Muhammad Ansari, Rizal Jamaludin serta penasehat hukum Aum Muharam. (Red)