Soal SDN Cipinang 1 Rumpin, Ini Kata Kadisdik Kabupaten Bogor -->

Adsense




Soal SDN Cipinang 1 Rumpin, Ini Kata Kadisdik Kabupaten Bogor

87 Online News
Minggu, 15 Januari 2017

KAB.BOGOR - Menanggapi pemberitaan mengenai kondisi SDN Cipinang 1 yang berada di Kampung Janala, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, TB. Lutfhie Syam mengatakan bahwa memang sektor pendidikan di Kabupaten Bogor masih menyisakan Pekerjaan Rumah (PR) bagi gedung sekolah, ruang kelas, juga mebeler yang harus terus diperbaiki atau ditingkatkan maupun di tambah.

Kendati demikian, menurutnya, kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor semakin hari ada peningkatan. "Contohnya anak-anak kita yang saat ini sedang belajar di Thailand, Malaysia bahkan China dalam program pertukaran. Malah di Thailand dan China anak-anak SMK kita setelah 3 bulan banyak yang loncat program ke college karena ''mutu''nya mecengangkan. Belum lagi beberapa sekolah kita yang berbatasan dengan kota seperti Kota Bogor sudah mampu melewati keunggulan kota baik pada sisi akademik maupun yang lain contohnya, salah satu guru yang berasal dari SMPN Klapanunggal melalui seleksi ketat Kemenlu dan Kemendikbud sudah bertugas sebagai Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA International di Kedubes Bangkok,"urai Lutfhie melalui pesan Whatsapp Masengger, Sabtu (14/01). 

Lutfhie juga menjelaskan, bahwa saat ini dirinya menjabat sebagai Kadisdik juga merupakan produk pendidikan Kabupaten Bogor, TK nya di Cibinong, SD Pabuaran 2 Cibinong, SMPN Cibinong, SMAN cibinong tahun 1981 dan ternyata bisa menyaingi yang lain yang bukan produk Bogor asli. 

"Buktinya serapan anggaran disdik tahun ini 97,33 persen. Mohon pelajari visi Kabupaten Bogor termaju dengan misi ke 4, yakni meningkatkan AKSESIBILITAS dan KUALITAS pendidikan dengan penciri kemajuan yang mampu dicapai (dari 25 penciri) salah satunya angka melek huruf sudah dapat apresiasi dari Kemebdikbud saat acara di Makasar dan rata-rata sekolah jadi ukurannya tidak melulu fisik gedung, ruang kelas dan lainnya,"ungkap pria yang pernah menjabat Kasat Pol PP Kabupaten Bogor itu.

Menanggapi pertanyaan bahwa penciri yang dimaksud diatas adalah wilayah Cibinong, dimana sarana dan prasarananya juga sudah memadai. Kalau kondisi fisik bangunannya kurang memadai apakah peserta didik bisa nyaman dan lebih konsentrasi dalam mengikuti kegiatan belajar?

Dia mengatakan, "Seperti penjelasan saya, rata-rata di 40 kecamatan fisik yang tersisa antara 6-8 sekolah. Di Leuwiliang juga maju putra lurah Asep Kombara bisa masuk Akmil (Akademi Militer). Pak Asep sekarang salah satu Dir di Polda Banten juga dari Leuwiliang, banyak juga yang lain bahkan yang sekarang di China banyak anak-anak dari Tanjungsari, Gunung Sindur dan lain-lain. Pembangunan tidak hanya untuk Cibinong, mudah-mudahan anda bisa cek data tahun 2016, Pamijahan dapat 11 titik pembangunan pendidikan, Cibinong cuma 3," paparnya kepada Redaksi.

Lutfhie juga menyebutkan, bahwa Kabupaten Bogor sangat luas tidak seperti Kota Tangsel, Kota Tanggerang, Kota Bekasi, Kota Depok maupun Kota Bogor. Tidak mungkin Disdik mampu awasi semuanya, sebetulnya masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain bisa berikan kontribusi dalam hal pengawasan ini.

"Cuma sayang sering kali peran yang dilakukan oleh pemangku kebijakan yang lain acap ditunggangi dengan kepentingan, misalnya dalam hal pemanfaatan BOS. Kalau toh ada potensi penyimpangan selayaknya ditegur, diingatkan atau kalau perlu laporkan ke Disdik sekalipun harus ditulis ya tulis, tapi ada realita yang terjadi hal-hal seperti itu malah dijadikan pintu masuk untuk pencarian keuntungan sesaat yang pada akhirnya proses mengejar mutu dikorbankan,"ungkap Lutfhie.

Ketika ditanya peran UPT selaku pelaksana dan pengawasan diwilayah, 
Lutfhie menjelaskan bahwa tidak melulu UPT bisa diandalkan dan tetap harus ada peran pemangku kepentingan yang lain cuma dengan syarat mau jujur dan konsisten kalau tidak begitu ya cuma memperluas area kebohongan. Kadisdik Juga mengatakan bahwa terkadang masyarakat juga bohong seperti SD kelas jauh di Cigudeg, dulunya MI tapi pengelolanya minta dijadikan kelas jauh.

"Kami cukupi dan diberi pemahaman bahwa kelas jauh seharusnya menggunakan sarana yang ada di masyarakat seperti, Majelis Ta'lim dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi pengelolanya maksa dibuatkan gedung, padahal untuk ruang kelas ada standar jumlah murid (sekarang muridnya cuma 97) yang sebetulnya bisa sekolah di SD induk walau agak jauh. Sasaran pengelola agar mereka punya gedung dan pengelola bisa punya harapan jadi CPNS dengan mengundang wartawan, dibuat kelas pakai terpal padahal sepakat awalnya tidak begitu. Saya malu kalau dunia pendidikan saja masih dimuati kepentingan,"tegasnya.

Di Rumpin, lanjutnya ada sekolah dibangun ditanah milik PNS yang saat itu ingin segera jadi kepala sekolah, artinya gedung sekolah boleh dibangun ditanah dia dengan syarat dia yang harus jadi Kepsek.  "Setelah PNS itu meninggal, sekarang ahli waris gugat. Malu saya menceritakannya karena buat saya masalah ini seperti.....(sensor),"kenangnya.

Lebih lanjut dikatakannya, SD itu kelas jauh dan cek riwayat juga liaht kondisi murid sampai hari ini serta proyeksi 10 tahun kedepan belum layak jadi sekolah mandiri. "Secara standar pelayanan minimal pendidikan sebuah SD berjarak 3 Kilo Meter dari pemukiman. Jadi kami sedang pertimbangkan akan disatukan di sekolah Induk karena untuk membangunan sekolah tidak mudah perlu guru dan sebagainya dan untuk kebutuhan anak-anak sekolah kalau jauh akan disarankan bentuk PKBM dengan program kejar paket,"pungkasnya. (SUM/Ibra)