Salahi Aturan, BPMPD Kabupaten Minta Panitia Pilkades Tajur Halang Seleksi Ulang -->

Adsense




Salahi Aturan, BPMPD Kabupaten Minta Panitia Pilkades Tajur Halang Seleksi Ulang

87 Online News
Selasa, 24 Januari 2017

BOGOR - Panitia pemilihan kepala Pilkades (Pilkades) di desa Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor diduga salahi aturan. Salah satu hal tersebut diantaranya dengan adanya laporan warga yang menyebutkan adanya 10 orang bakal calon kades yang ditetapkan panitia, usia salah satu bakal calon yang melebihi batas yang sudah ditentukan serta KTP dan KK yang sudah tidak berlaku.

"Di desa Tajur Halang, calon kepala desa yang ditetapkan ada 10 orang, bahkan salah satu calon berusia 62 tahun. Lebih parah lagi KTP dan kartu keluarganya sudah habis masa berlakunya," kata salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya, melalui pesan singkat.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Agus Purtono mengatakan, bahwa pemilihan kepala desa harus mengikuti Undang undang yang berlaku dan sesuai dengan Perbub Nomor 41 Tahun 2016, Pasal 26 dan Pasal 27 (Perubahan Perbup nomor 29 Tahun 2014), tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Dalam Perbub disebutkan bahwa maksimal bakal calon kepala desa adalah 5 orang, sementata usia bakal calon kades yakni minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun saat pendaftaran. "Bakal calon kepala desa tidak boleh melebihi 5 orang, sedangkan usia harus sesuai yang telah ditentukan," jelas Agus Purtono, didampingi Kasi Aparatur Pemerintah Desa, M Jamaludin saat ditemui redaksi di ruang kerjanya, Senin (23/1/17).

Lebih lanjut Agus Purtono menegaskan, tidak ada toleransi apapun bagi panitia pilkades, dalam hal ini panitia wajib melakukan seleksi dan verifikasi ulang kepada bakal calon kepala desa yang mendaftar dengan mengacu kepada perbup nomor 41 pasal 26 dan pasal 27 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa seperti yang sudah di sosialisasikan sebelumnya.

"Panitia harus melakukan seleksi dan verifikasi ulang, dan mengumumkan hasil seleksi dan vetifikasi seluruh bakal calon kepada masyarakat. Hal itu dilakukan agar masyarakat lebih mengetahui para calon pemimpin yang akan dipilihnya nanti," tegasnya.

Ia juga menyebutkan, panitia telah diberikan kewenangan sepenuhnya oleh pemkab dalam hal mengakomodir seluruh keperluan pilkades. Termasuk masalah administrasi dan pelaksanaan namun harus tetap mengikuti aturan.

"Kalau ada salah satu bakal calon atau calon yg tidak puas dapat melakukan penyelesaian secara berjenjang ke Kecamatan, karena ada Tim Fasilitasi Pilkades. Bila belum selesai bisa ke Panitia Tingkat Daerah. Sedangkan sanksi untuk panitia tidak diatur dalam Perda maupun Perbup," kata Agus Purtono.

Dalam pilkades serentak yang akan dilaksanakan tanggal 12 Maret 2017, Pemkab Bogor telah menganggarkan dana APBD sebesar Rp 7 miliar bagi 36 desa di 26 kecamatan. "Karena itu, panitia pilkades tidak diperbolehkan menerima uang dari para bakal calon. Kecuali ada dari pihak luar yang berpartisipasi," tandasnya. (IB)