Pegusahaan Hitam Akan Manfaatkan Upah Padat Karya Dengan Upah Rendah Pada Buruh -->

Adsense




Pegusahaan Hitam Akan Manfaatkan Upah Padat Karya Dengan Upah Rendah Pada Buruh

87 Online News
Senin, 14 November 2016

BOGOR-Menanggapi aksi unjuk rasa dari seluruh elemen buruh yang menyeruduk Kantor Bupati Bogor dalam rangka menuntut salah satunya dihapuskannya sistim upah padat karya yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, karena menurut Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat (Jabar), Kusmawan upah padat karya tidak di atur dalam Undang-undang karena dinilali dibawah UMK dan ini cela yang digunakan oleh pengusaha hitam di Kabupaten Bogor yang selalu ingin membayar upah buruh rendah. ucap Kusmawan saat diminta tanggapan terkait tuntutan buruh yang melakukan aksi demo di pintu masuk Bupati Bogor, Senin (14/11). 

Kusmawan mengatakan, terbukti sudah kalau pemerintah dan pengusaha dari pusat sampai daerah memang tidak menginginkan bahwa buruh harus sejahtera hal ini terjadi dengan adanya 2 surat dari menteri ( menaker dan mendagri )  membuktikan bahwa kekuatan kapitalis semakin nyata dan jelas.

"Lebih menarik lagi ketika pernyataan gubernur, Bupati dan Walikota bahwa mereka harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan pusat. pertanyaan besarnya adalah apakah perintah pusat yang bertentangan dengan undang-undang harus di ikuti? Dimana rasa empati pejabat daerah terhadap buruh yang notabene memilih mereka ketika pilkada dan menjanjikan kesejahteraan bagi warganya termasuk buruh?,"tukasnya. 

Kusmawan juga mengungkapkan, semakin hari semakin tidak jelas peran kepala daerah dalam memberikan kesejahteraan bagi buruh melalui upah. "Buruh yang selama ini memberikan kontribusi bagi negara melalui pajak dan hasil karyanya melalui produksi yang dijual baik lokal maupun ekspor melihat kondisi ini semakin jauh api dari panggang,"kecamnya.
.
Berikut isi tuntutan buruh 
1.Tolak penetapan upah minimum berdasarkan PP No.78 tahun 2015

2. Tolak upah padat karya

3. Naikan Upah Minimum 2017 sebesar 650.000 dari UMK 2016 atau sebesar  20%

4. UMSK SEKTOR I LEBIH TINGGI 10% DARI UMK 2017 USULAN SP/SB, UMSK SEKTOR II LEBIH TINGGI 15% DARI UMK 2017 USULAN SP/SB, UMSK SEKTOR III LEBIH TINGGI 20% DARI UMK 2017 USULAN SP/SB

Dia juga menegaskan, upah padat karya tidak diatur dalam undang-undang karena nilainya dibawah UMK maka dari itu kalau sampai Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan maka semakin lengkap kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah. "Upah padat karya selama ini dipakai oleh para pengusaha hitam yang selalu ingin membayar upah buruh rendah/upah murah, kami juga mengutuk siapapun yang menghendaki adanya upah padat karya,"pungkasnya.

Reporter: Sumburi