Kejari Cibadak Dituntut Selesaikan Kasus Yang Mangkrak -->

Adsense




Kejari Cibadak Dituntut Selesaikan Kasus Yang Mangkrak

87 Online News
Senin, 28 November 2016

SUKABUMI - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sukabumi geruduk kantor Kejaksaan Negri (Kejari) Sukabumi. Kedatangan Puluhan Aktivis GMNI itu meminta agar Kepala Kejaksaan Negri Cibadak selesaikan hukum kasus-kasus hukum yang mangkrak di kabupaten Sukabumi (28/11).

Ketua Umum GMNI, Dewek Sapta Anugrah mengatakan banyaknya kasus yang mangkrak di Kabupaten Sukabumi yang ditangani oleh pihak kejaksaan di nilai tidak transparan. Sehingga pihaknya mendatangi kejaksaan untuk mempertanyakan kejelasan setiap kasus yang sedang di tangani agar segera di tuntaskan. "Jangan sampai kasus yang sedang ditangani di biarkan mangkrak." ujar Dewek.

Menurutnya, kasus yang mangkrak di tangan pihak kejaksaan sangat banyak, di mulai dari kasus Kuota Haji, Dugaan korupsi Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang kawasan Rokok oleh Kasatpol PP dan kasus Alkes Rumahsakit. "Kita ketahui bahwa semuanya tidak pernah di tuntaskan dan tidak pernah dilakukan penindakan. "Ungkapnya.

Dia menegaskan, pihak kejaksaan harus konsisten dan jangan tebang pilih agar kasus yang sedang ditangani tidak dibiarkan berlarut-larut, dan meminta agar pihak Kejaksaan serius menindak para tersangka untuk dilakukan penahanan. "Jangan sampai tebang pilih dalam menahan para tersangka korupsi," tegasnya.

Sementra itu, Kajari Cibadak, Sopyan Selle mengaku pihaknya telah menerima dan menindaklanjuti berbagai kasus sesuai perintah dengan melakukan pengumpulan alat bukti dan keterangan (Pulbalket) dan akan mengkaji ulang masalah yang sedang di tangani. "Kami sedang mempelajari kembali kasus nya dan akan mengembangkan nya," terangnya.

Terkait dengan adanya korupsi anggaran, dirinya mengaku tidak menemukan unsur tersebut semuanya telah di lakukan penyidikan dan penyelidikan akan tetapi tidak ada peraktek pelanggaran seperti apa yang di laporkan. "Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat dan tidak ditemukan adanya unsur korupsi karena tidak ada kegiatan pembuatan perda, sesuai dengan Keputusan Bupati No 300 hanya berupa sosialisasi bukan pembuatan perda,"tandasnya.

Reporter: Feri/Dede