Hindari Pungli, Masyarakat Diminta Urus Sendiri Dokumen Kependudukan -->

Adsense




Hindari Pungli, Masyarakat Diminta Urus Sendiri Dokumen Kependudukan

87 Online News
Rabu, 02 November 2016

Foto : Suasana Ruang Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bogor

CIBINONG - Masyarakat Kabupaten Bogor bertanya-tanya tentang pengertian pungli (Pungutan Liar) yang di galakkan Presiden Jokowi, kurangnya pemahaman serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat menjadi Bola panas terhadap pelayanan publik salah satunya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor. Sebab, kewajiban yang harus di setorkan masyarakat kepada pemerintah daerah kerap terjadi kesalah pahaman dalam hal Pengurusan Dokumen Akte Lahir.

Sesuai dengan intruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri-RI) yang di keluarkan tertuang dalam Inmendagri Nomor: 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Merujuk Perda(Peraturan Daerah) No 9 Tahun 2009, Kabupaten Bogor, warga yang terlambat 60 plus 1 hari dalam pengurusan Akte lahir sang anak, di wajibkan membayar denda sebesar 50 ribu. Namun dengan adanya intruksi pungli, denda yang di bayarkan kerap di kategorikan oleh masyarakat sebagai pungutan liar.

Menurut Kepala Bidang Catatan Sipil, Kantor Disdukcapil kabupaten Bogor, Pengertian Pungli yang di galakkan oleh pemerintah pusat menjadi bola panas di tengah - tengah masyarakat, khususnya di kabupaten Bogor.

"Bagi saya, pengertian pungutan liar yang digalakkan oleh pemerintah pusat adalah segala bentuk kutipan uang yang tidak memiliki dasar hukum serta aturan dan tidak dapat di pertanggung jawabkan," ucap Herry Herwandi, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu, (02/11/2016).

Selain itu, lanjutnya, Biro jasa dalam hal pengurusan Dokumen maupun barang dan jasa tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, karena ada perintah dari pemesan pekerjaan.

"Parkir ditagih 2000, itu bukan pungli. Kemarin ada tim merah putih datang dan mengaku dari tim saber pungli, dan saya jelaskan," lanjut Herry.

Ia juga menambahkan sebelum muncul pemberitaan petugas cyber Pungli, pihaknya sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi dengan melakukan pelayanan jemput bola ke setiap kecamatan dan desa yang ada di Kabpaten Bogor.

"Setiap hari Senin, Rabu dan Kamis, kita berikan pelayanan optimal sehingga menghindari calo dan pungli," terangngnya.

Dirinya mengimbau, agar masyarakat harus rela memberikan waktu untuk mengurus dokumen dan hindari memberikan ke pihak ketiga. "Sehingga kewajiban yang harus di bayarkan dapat diketahui sesuai dengan peraturan pemerintah," tutupnya. (Irfan Damar Sinaga)