Demo Buruh Dinilai Salah Sasaran -->

Adsense




Demo Buruh Dinilai Salah Sasaran

87 Online News
Kamis, 03 November 2016

KAB.BOGOR - Ratusan buruh yang tergabung dalam beberapa serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Bogor, Kamis (3/11/16). 

Massa yang memblokir pintu masuk menuju kompleks kantor bupati, menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) segera di realisasikan dan mengganti PP 78, mendapat respon dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor.

Kepala Dinsosnakertrans, Kabupaten Bogor, Yos Sudrajat berpendapat aksi yang dilakukan oleh para buruh dengan menuntut kenaikan upah adalah sesuatu yang wajar sebagai bentuk negara yang berdemokrasi. "Tapi setiap tuntutan yang disampaikan harus realistis. Kami pikir itu tidak masuk diakal, kerena hampir setiap tahun berganti mereka selalu menuntut kenaikan gaji,"ucapnya saat ditemui disela-sela mediasi dengan serikat buruh.

Selain itu, lanjutnya,  dalam poin-poin yang disampaikan para buruh tersebut kurang di mengerti. Seperti menuntut penghapusan PP 78, padahal itu bukanlah kewenangan bupati, karena produk hukum tersebut di keluarkan oleh pemerintah pusat. Dan yang ke dua agar segera di hapus upah padat karya sesuai dengan intruksi Gubernur dan hal itu juga surat belum diterima oleh pihaknya. "Bogor itu salah satu Kabupaten yang memiliki jadwal ketat untuk BPKAP, BPKAP lain tidak ada survei pasar. Bogor itu bagus, ada tabulasi khusus di atas PP 79, kita 9,5 dan PP 78 itu 8,25," tuturnya.

Kendati demikian, kata Yos, pihaknya akan mengusulkan ke Gubernur. "Karena gubernur sebagai perwakilan pusat terhadap daerah untuk menentukan, kita hanya menentukan hasil BPKAP tabulasi 9,5. Tapi apakah gubernur berani menentukan itu, nggak kan?," sambung Yos.

Ia menambahkan, hal pokok yang dipermasalahkan oleh buruh adalah upah padat karya yang di bawah UMK. "Saat ini UMK kita adalah 296325. Sekarang mintanya 650 ribu, padahal kita naik nya kalau 296325 x 8,5 paling naiknya 300 ribuan. Mereka minta upah itu menjadi 3,7 juta, silakan aja. Apakah rasional dengan Kabupaten Bogor?," ujarnya.

"Kalau Nuntut itu harus rasional dong, ada hitung-hitungan yang digunakan diwilayah Kabupaten Bogor," tutupnya. (Irfan Damar Sinaga)