Pembangunan Gedung RPS ODHA Diduga Belum Kantongi IMB -->

Adsense




Pembangunan Gedung RPS ODHA Diduga Belum Kantongi IMB

87 Online News
Jumat, 07 Oktober 2016

SUKABUMI – Pembangunan gedung rehabilitasi sosial bagi HIV dan AIDS yang menelan sebesar Rp 8,295 milyar dari Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial TA 2016 di Jalan Cikiwul Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diduga telah menabrak Perda Sukabumi nomor 06 Tahun 2010 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Padahal pembangunan dan renovasi bangunan gedung rehabilitasi sosial bagi HIV dan AIDS sudah mencapai 45 persen pembangunannya, namun langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam penegakan Perda belum terlihat.

Hal itu terlihat hingga saat ini pekerjaan pembangunan gedung vokasional, gedung serbaguna, asrama putra, asrama putri, pondok keluarga, rumah dinas type 45, rumah dinas type 70, serta pembangunan rumah genset itu masih tetap berjalan tanpa ada teguran ataupun tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Menanggapi hal itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri mengatakan, dirinya sudah menghubungi kepala Dinas Sosial (Dinsos) untuk segera berkoordinasi kepada kementrian sosial terkait ada nya pembangunan di RPS ODHA.

"Saya sudah menghubungi kepala Dinsos agar secepatnya berkoordinasi dengan Kementrian agar rekanannya ini mengurus dulu perizinan, " tuturnya.

Menurutnya, bahwa sebelumnya Camat Cibadak telah mengirimkan surat teguran untuk menghentikan sementara pengerjaan pembangunan gedung tersebut karena belum mengantongi IMB. "Apabila sudah mempunyai IMB, silahkan lanjutkan kembali pembangunannya," ujar Sekda.

Disinggung terkait tindakan tegas dari pihak Pemkab Sukabumi, Iyos menuturkan itu perlu dilakukan beberapa tahapan, apabila tahapan tersebut tidak di indahkan dirinya akan mengarahkan pihak Satpol PP Kabupaten Sukabumi untuk mengambil tindakan tegas.

"Kalau mereka masih ngeyel, kita akan langsung berkoordinasi dengan Kasat Pol PP agar segera mengambil tindakan tegas untuk pengamanan Perda," imbuhnya.

Ditanya terkait kenapa baru ada teguran kepada pihak RPS ODHA, Sekda menjawab dengan tegas bahwa seharusnya pihak kecamatan Cibadak harus sigap.

"Kami di Kabupaten tidak tahu adanya masalah seperti ini apabila tidak ada informasi. Harusnya pihak Kecamatan Cermat dalam menghadapi permasalahan seperti ini sebelum permasalahannya makin lebih besar," pungkasnya.(Diky/Anry)