IDI Cabang Sukabumi Tolak Pemberlakuan DLP -->

Adsense




IDI Cabang Sukabumi Tolak Pemberlakuan DLP

87 Online News
Senin, 24 Oktober 2016

SUKABUMI - Bertempat di Rumah Makan Ungu, Cibadak, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia  (IDI) Cabang Kabupaten Sukabumi menggelar jumpa pers dengan tujuan untuk melakukan Aksi Damai pada Hari Ulang Tahun IDI yang ke-66 tanggal 24 Oktober 2016 mendatang, dengan tema "Reformasi Sistem Kesehatan dan Sistem Pendidikan Kedokteran Pro Rakyat."

Jumpa pers dipimpin langsung oleh Ketua umum IDI Cabang Kabupaten Sukabumi– Dr. Ariya Pirmansyah, SpOG didamping beberapa pengurus diantaranya Majelis kehormatan Kode Etik (MKEK) Dr. Hendrawan.

Dalam Konfrensinya, IDI meminta menolak tentang berlakunya Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang  penyelenggaraan program Dokter Layanan Primer (DLP). Menurut Ketua Umum IDI, Ariya Pirmansyah, perwakilan dokter di seluruh Indonesia secara mufakat telah menolak Dokter Lapangan Primer (DLP) karena akan membebankan para dokter.

"DLP akan memberatkan calon dokter dan dianggap merendahkan serta meragukan kompetensi dokter umum yang melayani di layanan primer," katanya.

‎Karena itu, bertepatan dengan hari ulang tahun IDI pihaknya akan melakukan aksi damai sesuai intruksi PB IDI dengan cara mengadakan jumpa Pers untuk menyuarakan hal yang sama yakni menolak diberlakukannya aturan DLP. "Kami IDI sukabumi pun menyuarakan hal yang sama menolak DPL di berlakukan,"tegasnya.

‎Ariya menambahkan, saat ini yang jadi permasalahan bukan hanya kompetensi dokternya, karena kompetensi mereka akan meningkat dengan sarana dan prasarana yang memadai.Tetapi ada 6 komponen yang saling berkaitan seperti sarana yang bagus, obat bagus, tersedianya alat kesehatan, ada tenaga media, pembinaan operasionalisasi serta tenaga medis yang kompeten.

"Kasihan para calon dokter, sekolahnya makin lama sekolah dokter sudah 5 tahun, internship 1 tahun, lanjut DLP 3 tahun. Kadi fix 9 tahun sudah lulus," tambahnya.

Dirinya berharap, dengan adanya konferesnsi pers yang di lakukan oleh semua IDI dapat menjadi pertimbangan Pemerintah untuk membatalkan DLP."Kami berharap pemerintah tidak memberlakukan DLP." Pungkasnya.  (Dd/Fer)