Unjuk Rasa Kedua AMPB Gagal Berdialog Dengan Bupati Bogor

BOGOR - Dalam rangka mendesak Bupati Bogor terkait kekosongan kursi Wakil Bupati serta adanya dana Silpa yang terjadi selama 2 tahun berturut-turut, sejumlah masyarakat Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) kembali melakukan aksi unjuk rasa yang kedua kalinya, Kamis (08/09) di pintu gerbang komplek perkantoran Pemkab Bogor, Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Dalam siaran persnya, AMPB mengungkapkan kegagalan pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjalankan amanat Undang-undang dan amanah rakyat semakin hari semakin jelas terasa dan semakin nampak terlihat. 

Adanya Dana SILPA selama 2 Tahun berturut-turut menunjukan Bupati Bogor, Nurhayanti telah Gagal dalam melakukan pengeloaan dan manajemen di Kabupaten Bogor.

"Tidak optimalnya peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, tidak hanya karna adanya dana silpa saja. Tapi hampir di semua sektor bisa di katakan sudah masuk dalam tataran kritis," ungkapnya Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor dalam rilis yang disampaikan, Kamis (8/9).

Dikatakan AMPB, posisi Kosongnya Kursi wakil Bupati di kabupaten Bogor, menunjukan kalau Bupati dan DPRD telah gagal. Kegagalan tersebut di barengi dengan semakin parahnya prilaku dari elit pemerintah di Kabupaten Bogor yang tidak memiliki simpati sedikit pun terhadap rakyatnya yang sedang menghadapi kesusahan. 

"Berbagai program pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan dengan efektif, dan hal itu bisa di lihat dari masih banyak nya jalan-jalan Desa yang sampai saat ini masih Rusak,"urainya.

AMPB juga menyampaikan berbagai persoalan lain yang terus datang tanpa pernah bisa terselesaikan dengan baik dari mulai kasus penggusuran para PKL di jalur Puncak yang menjadi salah satu bukti dari kegagalan berbagai program yang selama ini di dengung kan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Selain itu, maraknya kasus korupsi di berbagai SKPD juga masih terus terjadi sampai hari ini dan masih banyak lagi persoalan-persoalan lain yang terjadi.

"Dari itu, bersama ini, Kami dari Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor Menyatakan sikap : 1. Meminta Kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera menunjuk Wakil Bupati Bogor dalam waktu secepat nya, 2. Seret dan adili para koruptor yang ada di Kabupaten Bogor, 3. Meminta pemerintah untuk menyediakan tempat relokasi bagi para PKL di Puncak, 4. Meminta pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor untuk tegas kepada PT JDG yang yang telah merugikan para Petani Ikan di Pamijahan, 5. Meminta tegas kepada Pemkab Bogor atas kerjasama dengan Pemkot Bogor dalam masalah TPAS Galuga, 6.Meminta agar Desa desa diberi tambahan dalam pembangunan gedung desa karena dari Dana desa tidak bisa untuk pembangunan gedung kantor desa, 7.Meminta tegas agar prostitusi di Puncak dan seluruh wilayah Kabupaten Bogor di berantas., 8. Meminta ketegasan agar Kepala dinas Bina marga dan dinas pendidikan di pecat,. 9.Agar semua biaya PSB di SMP dan SMU/SMK di hapuskan., 10.Aturan one way yg ada di jalur Puncak.dihapuskan dan secepatnya dibangun Jalur Utara dan selatan demi untuk menghidupkan ekonomi dan transportasi kedua wilayah tersebut., 11. Segera selesaikan fasum fasos pengembang yang terlantar yang belum atau tpdak diserahkan oleh pengembang nakal ke pemda sebagai aset pemda,"jelasnya memaparkan seluruh tuntutan kepada Pemkab Bogor.

Masa yang tergabung dalam AMPB ini akhirnya diterima oleh Asisten Daerah (Asda) 1 Bidang Pemerintahan untuk berdialog, namun koordinator AMPB Rukyat Saunjana menolak berdialog karena Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti tidak hadir dalam dialog tersebut. (Sum)

Posting Komentar

0 Komentar