Ads Atas

header ads

Petani Karawang Lapor Ombudsman, Lanjutan Konflik Agraria

JAKARTA-Seiring batas waktu surat dari PT Pertiwi Lestari yang akan melakukan penggusuran paksa pemukiman warga, terjadi penambahan personel Brimob di lokasi. Setelah pasokan air bersih untuk warga dihentikan pasokannya dari penyalur karena tekanan dari pihak yang akan menggusur sejak kemarin, warga tetap bertahan pendiriannya untuk menpertahankan hak-hak agrarianya. Demikian di ungkapkan Ketua Umum Komite Pimpina Pusat Serikat Tani Nasional, Ahmad Rifai melalui rilisnya yang disampikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend), Yoris Sindhu Sunarjan Rabu, (7/09).

Menurut Ahmad Rifai, air adalah sumber kehidupan, sedangkan daerah yang menjadi konflik adalah daerah yang sulit air. "Pasokan air bersih yang selama ini menjadi konsumsi warga dihentikan karena arogansi dan tekanan dari pihak penggusur yang tidak menghormati tata negara dan dasar negara, Pancasila pada sila ke-2, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,"kecamnya.

Pada hari ini juga katanya, Ombudsman menerima perwakilan warga yang melaporkan tindak penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan jajaran instansi negara lainnya di Kabupaten Karawang yang seolah-olah mengizinkan terjadinya perampasan hak-hak agraria warga yang akan digusur.

"Negara dan Pemerintahan Joko Widodo hari ini sedang akan diuji keyakinannya akan dasar negara kita, Pancasila, melalui konflik agraria di Kawasan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Mana kehadiranmu Pak Joko Widodo di Karawang? Kami menuntut keadilan. Laksanakan Pasal 33 UUD 1945, Tanah untuk Rakyat !!!,"pungkasnya. (Sum)

Posting Komentar

0 Komentar