Para Petisi Kabupaten Boggor Evaluasi Kinerja Bupati

KAB.BOGOR-Mengingat Moto Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju, HMI Bogor Raya atas nama masyarakat Kabupaten Bogor mengevaluasi kepemimpinan eksekutif dan DPRD periode 2013/2018 yang dinilai gagal dalam mengemban amanah masyarakat dan UU/Konstituen sebagai landasan HUKUM negara RI. Hal ini disampaikan Ketua HMI Kota Bogor, Fahreza Anwar melalui siaran persnya kepada Bidik Nusantara, Senin (05/09).

Fahreza mengatakan, permasalahan yang mengakibatkan masyarakat Kabupaten Bogor merasa sengsara dan jauh dari kata TERMAJU antara lain; 1.Kekosongan Wakil bupati yang didiamkan selama 1 (satu)  tahun lebih yang dinilai terkendala komunikasi politik yang belum terselesaikan antara eksekutif dan DPRD . Mengingatkan dalam UU MD3, DPRD Kabupatan Bogor tidak bisa menjalankan fungsinya selain dari Budgeting anggaran . "Ego kepentingan Elit yang ada dalam tubuh pemerintahan daerah menyebabkan Rakyat Kabupaten Bogor menderita,"katanya.

Yang ke-2 lanjut Fahreza,  silpa Rp.1,8 Triliun yang membuat Kabupaten Bogor sebagi kabupaten dengan peringkat pertama yang lemah dalam penyerapan anggaran. "Padahal dengan dana Rp. 1,8 T, ratusan sekolah bisa di bangun dan biaya pembuatan lapangan pekerjaan,"terangnya..

Dan yang ke-3 katanya, infrastruktur yang minin dan memprihatikan seperti Jalan raya yang rusak dan sering memakan korban kecelakaan, daerah Rumpin adalah yang terparah untuk infrastruktur jalan. Dengan ini mengingatkan kepada Ketua DPRD atas janji untuk segera mengisi jabatan wabup paling lambat  tanggal 13 september 2016.

"Apabila Janji tersebut tidak dilaksanakan berarti Legislatif telah melakukan abouse of power ( penyalahgunaan wewenang dengan membuat janji palsu kepada masyarakat). Kami akan melakukan clas action atau Demonstrasi dan citizen lawsuite kepada DPRD dan BUPATI atas nama Masyarakat BOGOR ( People Power ) untuk mundur dari jabatan sebagai pejabat daerah !!,"pungkasnya. (Sum)

Posting Komentar

0 Komentar