Larang Wartawan Meliput Kegiatan, Ada Apa Dengan Camat Cikidang? -->

Adsense




Larang Wartawan Meliput Kegiatan, Ada Apa Dengan Camat Cikidang?

87 Online News
Jumat, 09 September 2016


SUKABUMI - Dampak pembangunan unit rawat inap Puskesmas Cikidang menuai kritikan dari berbagai pihak karena dalam proses pembangunannya menggusur bangunan Taman Kanak-Kanak (TK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Melati.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Cikidang melakukan langkah persuasif mengundang tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Kecamatan Cikidang serta UPT Puskesmas Kecamatan Cikidang sebagai penyelenggara kegiatan pembangunan dan UPTD Pendidikan Cikidang, Ketua PGRI juga Komite Kecamatan Cikidang untuk melakukan musyawarah dengan tujuan meredam polemik agar tidak meluas.

Namun sangat disayangkan, saat musyawarah berlangsung, Camat Cikidang, H. Enjang telah melakukan tindakan tidak terpuji dengan menghalang-halangi kerja wartawan.  Secara tiba-tiba Camat Cikidang melarang wartawan untuk meliput kegiatan rapat tersebut.

"Wartawan jangan foto-foto, Ini hanya kegiatan musyawarah dan jangan di ekspose teriaknya lagi," ujarnya sambil berteriak kepada para awak media yang meliput kegiatan tersebut.

Teriakan camat yang berbunyi larangan tersebut membuat para awak media merasa terkejut dan menimbulkan pertanyaan besar bagi peserta musyawarah atau rapat termasuk wartawan. Ada apa?, Mengapa Camat Cikidang berkata yang tak pantas dan melanggar UU Pers?.

Beni Ismail, Wartawan Infodesaku biro Sukabumi sangat menyayangkan perilaku Camat seperti itu. Menurutnya, tidak sepantasnya Camat berkata demikian."Seharusnya, sebagai Camat yang mempunyai pendidikan tinggi sekaligus sebagai pemimpin diwilayahnya dapat bersikap baik, santun dan sesuai aturan, apalagi ini di depan umum," ungkap Beni.

Beni menegaskan, Camat seharusnya menghargai tugas wartawan. Karena wartawan mempunyai hak untuk melakukan tugas peliputan. Apalagi kegiatan tersebut berlangsung di ruang publik (Aula kecamatan) dan permasalahan yang dibicarakannya pun menyangkut kepentingan masyarakat banyak. "Tindakan Camat yang menghalang-halangi kerja wartawan sama saja telah melanggar Pasal 18 Ayat 1 UU Pers No.40/1999. Ancaman pidananya 2 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),"tegasnya.

Hal senada diungkapkan, Wakil Pimpinan Redaksi GemilangNews.Com, Syamsul Rizal Hidayat.SH, jika memang benar dan terbukti Camat Cikidang tersebut menghalang - halangi tugas liputan dari para wartawan, itu merupakan hal yang sangat disayangkan. "Karena Pers dan medianya adalah salah satu dari PILAR DEMOKRASI yang harus dilindungi terhadap kekerasan dan intimidasi maupun pembredelan. Pers berusaha untuk memberikan informasi yang seluas luasnya kepada publik untuk memenuhi Hak Untuk Tahu (Right To Know) yang juga dijamin oleh Undang Undang,"tegasnya.

Untuk diketahui, bahwa hak atas informasi adalah hak konstitusional dan hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945 jo Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No.39 tahun 1999, yang berbunyi :

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." (Dede Rohmat)