Konflik Agraria Petani Kuta Tandingan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang

JAKARTA-Sabtu 03 September 2016 petani menerima surat dari PT.Pertiwi Lestari dengan Nomor Surat 033/pl-Dir/extern/VII/2016 Perihal undangan sosialisasi pemberian tali asih kepada para pemukim dan penggarap di wilayah yang sekarang masih dalam tahap proses penyelesaian oleh Kementrian Agraria/BPN.

"Oleh kami dari STN yang bersama-sama warga berjuang mempertahankan tanah, surat ini merupakan salah satu bentuk intimidasi tertulis yang dilakukan oleh  PT. Pertiwi lestari untuk terus menekan warga agar pindah dari tanah yang telah didiami sejak tahun 1960an. Ancaman secara tertulis juga dicantumkan bahwa dalam surat tersebut mengatakan bahwa pada tanggal 7 September 2016, pihak PT Pertiwi Lestari akan melakukan penggusuran paksa secara menyeluruh kesemua pemukiman warga,"ungkap Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Indonesia (KPP STN) Ahmad Rifai bersama Sekjendnya, Yoris Sindhu Sunarjan  di Jakarta. Senin (05/09).

Sekedar informasi katanya, bahwa dalam perjalanannya lahan yang masuk dalam area konflik antara petani Kuta Tandingan Teluk Jambe Barat dengan pihak PT Pertiwi Lestari oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN telah menjadi lahan status quo dengan dikeluarkannya surat nomor : 1957/020/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

"Oleh karena berlarut-larutnya kasus ini, kami dari Serikat Tani Nasional (STN) yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Organisasi Massa lainnya mendesak Pemerintahan Jokowi-JK : 1. Memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk tegas menjalankan surat yang telah dikeluarkan pada tanggal 29 April 2016 tersebut. 2. Mencabut HGB PT Pertiwi Lestari yang telah secara jelas dan nyata "mengangkangi" perintah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN,"pungkasnya mengakhiri. (Sum)

Posting Komentar

0 Komentar