Ads Atas

header ads

AMPB "Deklarasi Kepengurusan KWB Hanya Melukai Masyarakat Kabupaten Bogor"

KAB.BOGOR-Kegiatan Deklarasi Karukunan Warga Bogor (KWB) yang akan di laksanakan pada hari selasa 6 Sept 2016 di gedung serba guna 1 jelas sangat melukai hati dan perasaan rakyat. Pasalnya, kegiatan ini jelas sangat kontraproduktif karena berkaitan dengan situasi dan kondisi serta keadaan di Kabupaten Bogor yang masih carut marut dengan berbagai persoalan dan kisruh yang terjadi selama ini. 

Demikian penyataan yang disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB), Rukyat Saunjana dalam menanggapi Deklarasi dan pelantikan kepengurusan KWB melalui siaran persnya yang disampaikan ke 87onlinenews.com, Senin (05/09).

Dikatakan Rukyat, buruknya kinerja Pemkab Bogor dalam melayani masyarakat sudah sangat jelas,  hal itu di buktikan dengan adanya Dana Silpa yang dialami oleh Pemkab Bogor selama 2 Tahun berturut - turut. Belum lagi persoalan-persoalan lain, mulai dari kasus adanya dugaan korupsi pembangunan stadion pakan sari, pendidikan yang masih minim di wilayah perbatasan, penggusuran dan tindakan semena-mena terhadap PKL, pelayanan rumah sakit yang masih minim, sampai dengan berlarut larutnya penunjukan wakil bupati. "Semua di atas menjadi catatan dan cerminan kalau Pemkab dan DPRD Kab Bogor telah gagal dalam menjalankan amanat rakyat Bogor,"tukasnya.

Di saat masyarakat menuntut perbaikan kinerja dari pihak eksekutif dan legislatif lanjutnya,  pada selasa 6 September 2016, beberapa petinggi PNS, Khusus nya dari Disperindag dan Disdik Kabupaten Bogor malah menyelenggarakan kegiatan deklarasi ormas ( KWB / Karukunan Warga Bogor ).

"Dalam acara deklarasi tersebut, di sinyalir akan banyak hadir para PNS2 Dari tiap-tiap kecamatan, ini jelas sangat melukai hati rakyat bogor, sangat kontras dengan kondisi dan keadaan di kabupaten bogor. Terlebih lagi, kegiatan tersebut di laksanakan pada Jam dan hari kerja para PNS,"jelasnya.

"Maka dari itu, kami yang tergabung dalam AMPB menyatakan Sikap : 1. Menolak para PNS Untuk hadir dalam acara tersebut, karena acara tersebut di laksanakan pada Jam dan hari Kerja. 2. Meminta ketua Komisi 1 DPRD Kab Bogor , untuk tegas dalam menyatakan sikap terkait acara tersebut. 3. Meminta Bupati ( Inspektorat ) untuk melarang PNS hadir dalam acara deklarasi tersebut. 4. Meminta Kasat Pol PP untuk melakukan penegakan disiplin kepada para PNS yang hadir dalam acara tersebut,"pungkasnya. (Sum)

Posting Komentar

0 Komentar