Ads Atas

header ads

AMBAK Tetap Konsisten Kawal Kasus Pengadaan Lahan Jambu Dua

BOGOR KOTA-Aliansi Masyarakat Bogor Anti Korupsi (AMBAK) menyatakan sikap akan terus mengawal proses hukum kasus pengadaan Jambu Dua hingga tuntas, sebab dalam kasus ini ada  dua versi yang ditemukan antara legislatif dan eksekutif Kota Bogor. Versi DPRD Kota Bogor, Pimpinan DPRD Kota Bogor Nomor 903-13 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor Tentang Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Perubahan APBD TA 2014, dengan Angka Rp. 17,5 Miliar. Sementara versi Pemerintah Kota (Pemkot), Walikota Bogor menanda tangani PERDA NO. 7 TAHUN 2014 tentang Perubahan APBD TA 2014 dan Keputusan Walikota nomor 38 tahun 2014 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2014 dimana didalamnya terdapat Anggaran Pengadaan Lahan untuk Relokasi PKL eks MA SALMUN SENILAI Rp 49, 2 milyar. Hal ini di sampaikan Ali Taufan Vinara usai melaksanakan rapat koordinasi dalam membahas permasalahan yang hingga kini masih berlarut di Pemkot Bogor, Sabtu (03/09). 

Dikatakannya,  Jika kesaksian diatas adalah sebuah kebenaran, yang telah diperdengarkan di hadapan Persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung yang disampaikan langsung oleh Ketua DPRD mewakili DPRD dan juga Kesaksian Walikota serta Sekretaris Daerah Kota Bogor.

"Maka Kami Sejumlah elemen Aktivis Mahasiswa, Lintas Profesi, Akademisi dan Praktisi Kota Bogor tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Anti Korupsi (AMBAK) yang menyatakan sikap Tegas dan akan tetap  konsisten mengawal Proses kasus Pengadaan Lahan Jambu Dua Hingga Tuntas,"ucapnya.

Dia mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk menyatakan Sikap antara lain mendesak dan akan segera melayangkan surat pengaduan sekaligus permintaan komitmen kepada seluruh pimpinan Partai Politik Wilayah Kota Bogor dan Pimpinan Pusat Masing Masing Partai terkait yang memiliki Kursi Anggota DPRD Periode 2014 - 2019. 

Hal ini bertujuan untuk melakukan evaluasi keseluruhan terkait kapabilitas dan Integritas, karena kami pandang tidak lagi CAKAP/TIDAK LAYAK dalam hal menjalankan fungsi, Wewenang,Tugas, dan Sumpah/janji Sebagai Anggota DPRD Kota Bogor, sesuai UU RI No.17 TAHUN 2014 Tentang MD3 (MPR,DPR,DPRD.DPRD) Pasal 365 Ayat (1), Pasal 366 Ayat 1 huruf a,b,c., Pasal 369 Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368.

"Yang kedua,  kami akan MELAWAN segala bentuk penglokalisiran dan/atau bentuk konspirasi untuk menumbalkan pihak-pihak yang tidak seharusnya paling bertanggung jawab secara hukum. Ketiga, MENANTANG seluruh anggota DPRD Kota Bogor Periode 2014-2019, untuk menggunakan HAK Konstitusinya dengan SEGERA Menggulirkan Hak Angket terhadap Walikota Bogor, Sebagaimana diatur dalam Pasal 371 Ayat 3 "Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan","urainya.

Dan yang keempat lanjutnya, mendesak Kejari atau Kejati tidak loyo, dan terus mendalami dan menjemput bola seluruh fakta persidangan. "Segera membuktikan dan segera menetapkan sebagai tersangka para pihak-pihak telah disebut sesuai Frasa "TURUT SERTA" dalam surat dakwaan,"pungkasnya.
Reporter: Sum

Posting Komentar

0 Komentar