Ads Atas

header ads

Hati-Hati Terhadap Gratifikasi Bermodus THR

BOGOR - Beberapa Hari Lagi Menjelang Hari Raya Idul Fitri dan adannya pelarangan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apa pun, terkait pelarangan ini khusus untuk pejabat publik, pegawai negeri, dan penyelenggara negara. Pegawai negeri adalah PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan pegawai BUMD.

Menurut Egi Hendrawan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMAK), sebagaimana Pasal 12B ayat 1 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah pemberian berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

"Jika tak bisa menolak pemberian gratifikasi, penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut harus melaporkan ke KPK paling lama 30 hari setelah pemberian. Bila tidak melaporkan, mereka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara,"katanya.

Egi Juga mengatakan, permintaan "THR" sering menjadi modus korupsi penyelenggara negara, apabila pegawai negeri menerima secara tidak langsung, yang bersangkutan wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari setelah menerima. "Laporan bisa juga melalui unit pengendali gratifikasi di institusi masing-masing paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima,"tutur Egi

"Menjelang Hari Raya yang semakin dekat ini saya berharap KPK, BPK dan Lembaga Penegak Hukum bisa lebih maksimal dalam mengawasi dan menindak apabila terjadi Gratifikasi pada saat menjelang lebaran Ini,"lanjutnya. (Sumburi)

Posting Komentar

0 Komentar