Iklan Baner

Update

Peristiwa

Nasional

Pemerintahan

Pendidikan

Kesehatan

Publikasi

Lifestyle

KARAWANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota Legislatif periode 2019 - 2024, pada Minggu (12/8/18).

Penetapan Daftar Calon Sementara  digelar di Aula kantor KPU Kabupaten Karawang, Jalan Lingkar Tanjung Pura No. 4 Karawang Barat, dihadiri langsung ketua KPU Karawang, Ir. Riesza Affiat.

"Kami telah menetapkan telah Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPRD Kabupaten Karawang, periode 2019-2024 yang dinyatakan lolos verifikasi. Dari 706 orang yang mendaftar, kami hanya menetapkan 699 calon yang mendaftar yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan. Sementara 37 orang lainnya dinyatakan tidak lolos persyaratan," kata Riesza Affiat kepada sejumlah wartawan.

Riesza menuturkan, pengumuman Daftar Calon Sementara ini dilakukannya untuk meminta masukan dari masyarakat terkait rekam jejak para calon anggota DPRD yang telah dinyatakan lolos memenuhi persyaratan menjadi DCS.

"Jika ada aduan dari masyarakat mengenai profil atau rekam jejak mereka yang memungkinkan gugur menjadi DCS tersebut, maka kami akan mempertimbangkannya," jelasnya.

Aduan dari masyarakat yang dimaksud Riesza, adalah calon anggota DPRD tersebut dinyatakan tersangkut kasus hukum seperti korupsi, pelecehan seksual dan kasus narkoba. (Red)
- - - -
KAB. BOGOR – Menjelang keberangkatan ke Tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam ke-5, Kepala Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Ervan Sulaeman bersama Istri Yami Maryami Sabariah menggelar acara Tasyakuran Walimatus Safar. Dilaksanakan di kediamannya Kp. Sukaraja RT 02 RW 05, Sabtu malam Minggu (11/08).

Hadir dalam acara tersebut tokoh masyarakat, camat Sukaraja Rd Makmun Nawawi tokoh agama, Ketua BPD Hendri, Ketua MUI Desa Cikeas, H Jaja Rojali, Ketua RT, Ketua RW se-Desa Cikeas dan masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Kades Cikeas Ervan Sulaeman menghaturkan permohonan maaf dan memohon doa agar diberikan kelancaran selama menunaikan ibadah di tanah suci.

"Saya bersama keluarga meminta permohonan maaf, serta mohon doa dari seluruh warga Desa Cikeas, sehingga dalam pelaksanaan ibadah nanti dapat berjalan dengan lancar dan kusyu serta selalu diberikan kesehatan," ungkap Ervan penuh ketulusan.

Berdasarkan jadwal, Kades Cikeas dan istri bersama 5 orang warganya masuk dalam kloter 96 Kabupaten Bogor dan akan bertolak ke Tanah Suci, Arab Saudi, Rabu dini hari (15/8) pukul 04.00 WIB. Sementara jadwal kembali ke Indonesia pada 25 September 2018.

Pada kesempatan tersebut, Ervan juga menyampaikan pesan kepada aparatur desa, agar melaksanakan tugas masing-masing dengan baik dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat selama beliau menunaikan ibadah di tanah suci.

Sementara itu, Camat Sukaraja Rd. Makmun Nawawi mengungkapkan rasa syukur Alhamdulillah, salah satu kepala desa di daerahnya tahun ini bisa menunaikan ibadah haji.

"Kepala Desa Cikeas Ervan Sulaeman bersama istri dan warga lainnya yang menunaikan ibadah haji tahun ini, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan dalam menjalankan rukun haji dan pulang ke tanah air mendapatkan Haji Mabrur," pungkasnya. (IB)
- - - -

KAB.BOGOR - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kabupaten Bogor mulai menjalani program Iwapi Goes Digital. Program ini merupakan suatu langkah inovasi dalam mengedukasi anggota tentang betapa pentingnya pemasaran digital  di era milenium ini.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti membuka digital training bagi para pelaku UKM yang bekerjasama DPP Iwapi dan DPD Iwapi Jawa Barat, bertempat di salah satu hotel di kawasan Sentul, Bogor, Kamis (9/8/18)

Ketua DPC Iwapi Kabupaten Bogor, Inne Roswianata menjelaskan, pelatihan pemasaran digital ini menjadi ajang lembaran baru pada agenda edukasi anggota Iwapi.

"Dalam melaksanakan pelatihan pemasaran digital selama satu hari ini, Iwapi bekerjasama dengan salah satu jejaring sosial melalui program She Means Business," jelasnya.

Dia juga mengatakan, She Means Business merupakan program untuk membangun semangat kewirausahaan bagi para perempuan wirausaha guna dalam membangun jaringan pemasarannya.

"Disini, trainer dari facebook Indonesia berbagi pengetahuan dan membantu meningkatkan kepercayaan diri anggota Iwapi dalam perjalanan bisnis mereka. Program She Means Business dilakukan dalam bentuk kelas-kelas pelatihan dan penyediaan materi pembelajarannya seperti materu bisnis, konten kreatif dan lainnya menggunakan sistem online," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Iwapi Nita Yudi menambahkan, Iwapi Goes Digital ini diadakan di 9 kota dengan kapasitas minimal peserta sebanyak 200 orang. Kota yang terpilih tersebut ialah Padang, Jambi, Lampung, Samarinda, Bogor, Tanjung pinang, Gorontalo, Sorong dan Papua.

"Dengan dilakukannya road show Iwapi Goes Digital ini harapan akan lebih banyak anggota Iwapi yang dapat teredukasi. Ajang ini juga menjadi peran nyata Iwapi dalam mewujudkan pemerataan ekonomi digital sesuai dengan himbauan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mencanangkan ekonomi digital Indonesia menjadi yang terbesar di Asia pada tahun 2020," tambah Nita.

Menurutnya, Dmdengan menyebarkan 'virus-virus' kewirausahaan ini, Iwapi mempunyai tujuan agar para perempuan Indonesia kedepan bisa mandiri secara ekonomi.

"Selama kita bisa kreatif, jangan takut hadapi perdagangan bebas. Perempuan adalah pengambil keputusan untuk belanja, pengambil kredit terbaik dan bila perempuan bisa berbisnis dari rumah maka semakin banyak fungsi yang dapat dijalankan oleh seorang ibu," terangnya.

Bupati Bogor Nurhayanti yang membuka acara Iwapi Goes Digital ini memaparkan, potensi UKM Kabupaten Bogor berkembang cukup baik dan berdaya saing. Pada tahun 2017, peranan UKM dalam PDRB atas harga berlaku di Kabupaten Bogor diprediksi mencapai Rp. 53,64 Triliun atau berkontribusi sebesar 26,58 persen dari total PDRB Kabupaten Bogor. Peran UKM terlihat menonjol pada sektor tersier sebesar 43,65 persen dan sekunder sebesar 35,48 persen dari total PDRB UKM. 

"Pada tahun 2017, diperkirakan jumlah unit UKM di Kabupaten Bogor mencapai 736.721 unit usaha yang ada di Kabupaten Bogor dengan menyerap tenaga kerja 87,50 persen berbeda dengan usaha berskala besar yang hanya menyerap 12,50 persen tenaga kerja di Kabupaten Bogor," papar Bupati.

Nurhayanti juga mengungkapkan, langkah Iwapi pada hari ini sudah tepat. Karena menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) ternyata dari seluruh daerah Indonesia, masyarakat Kabupaten Bogor menyumbang 9 persen pengguna internet. 

"Tren pengguna internet ini akan terus meningkat apabila Iwapi menggunakan internet atau sosial media dalam menjual produk-produknya. Pemkab Bogor juga siap mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijalankan oleh anggota Iwapi agar kedepannya lebih maksimal lagi demi meningkatnya daya beli masyarakat," tutur Nurhayanti.

Bupati menambahkan, bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap Iwapi berupa semakin mudahnya perijinan usaha yang sudah menggunakan sistem online, pelatihan wirausahawan, memfasilitasi permodalan dan membantu promosi usaha yang dilakukan oleh dinas terkait.

"Mari kita manfaatkan era digital ini untuk kegiataan usaha dan lainnya yang positif serta tidak terpengaruh adanya sosial media yang negatif. Kaum perempuan harus maju, meningkatkan eksistensi, meningkatkan kualitas dan luar biasa semangatnya agar kita tidak tertinggal oleh yang lain," pungkasnya. (DSK/IB)
- - - -

JAKARTA - Ketua umum Solidaritas Aksi Perubahan Untuk Jakarta (SAPU JAKARTA), Harry Ara Hutabarat menilai M. Taufik sangat layak menjadi Wagub DKI Jakarta untuk gantikan Sandiga S. Uno yang akan maju sebagai wakil Presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Ara sapaan akrab Harry Ara Hutabarat ketika ditemui awak media usai kegiatan Diskusi Ekonomi dengan peneliti senior LIPI, Siti Zuhro pada Rabu (08/07/2018) di kawasan Taman Amir Hamzah, Jakarta.

Ara mengatakan, selain karena sebagai partai yang taat hukum dan aturan, dimana majunya Sandi menjadi RI 2 diharuskan secara aturan mengundurkan diri dari posisi Wagub DKI. Tentu hal ini menyebabkan akan ada kosongnya untuk kursi DKI 2. 

"Untuk DKI, jika dari Gerindra yang mengisi kekosongan tersebut, Bang Taufik sudah paling layak dan mantap," ujarnya.

Menurutnya, selain dinilai sosok pemimpin yang sangat memahami aturan di pemerintahan, Taufik juga dinilai sangat dekat dengan semua lapisan masyarakat. 

"Taufik adalah salah satu jawaban dari harapan masyarakat Ibu Kota ke depan. Apalagi jika Tuhan berkehendak, Prabwoo Sandi menjadi Presiden dan wakil Presiden maka semakin baik untuk kepentingan pelayanan publik bukan hanya di Ibukota tapi diseluruh wilayah Indonesia," papar Ara.

Khusus untuk Ibukota, Harry Ara menambahkan, "kedekatan M. Taufik dengan semua kalangan, akan menjadi suatu energi dalam kepemimpinan kedepan untuk memperkuat posisi Gubernur Anis dalam melayani Warga Ibu Kota," pungkas Ara. (Red)
- - - -

JAKARTA - Dianggap mencemarkan nama baik, Organisasi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) yang diwakili oleh Ketua Presidium FPII, Kasihhati melaporkan Ketua Dewan Pers (DP), Yosep Adi Prasetyo ke Polres Jakarta Pusat.

Pelaporan ini lantaran adanya surat edaran yang berkop surat Dewan Pers dan ditanda tangani Ketua Dewan Pers, dimana isinya mencemarkan nama baik semua Organisasi Pers, Perusahaan Media, Wartawan yang tidak terdaftar sebagai konstituen Dewan Pers.

Surat Laporan (LP) Polisi Nomor 1247/K/VIII/2018 RESTRO JAKPUS yang diterima Kanit III, Acap Atmadja dikeluarkan setelah Kasihhati menceritakan kronologis hingga terjadinya pelaporan tersebut.

"Saya melaporkan terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE), penghinaan serta pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pers," jelasnya usai membuat laporan di Kantor Polres Jakarta Pusat, Jalan Salemba Raya, Rabu (08/08/18), malam.

Kasihhati memaparkan, Surat Edaran Dewan Pers dengan Nomor Surat 371/DP/K/VII/2018 pada tanggal 26 Juli 2018 yang ditujukan kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk kepada Aparat Negara, berisikan bahwa Organisasi yang dipimpinnya (FPII) merupakan Organisasi abal-abal sudah sangat menghina dan tanpa dasar.

"FPII bukan penumpang gelap dalam menyuarakan kebebasan pers, mengkritik segala bentuk kriminalisasi maupun diskriminasi terhadap Wartawan. Ini sudah kita buktikan pada tahun 2017 kita sudah dua kali melakukan aksi damai, sebelum aksi 04 juli 2018 FPII sudah jauh sebelumnya menyuarakan hal yang sama. Jadi kita bukan penumpang gelap," tutut wanita yang akrab disapa Bunda.

Ia juga mengajak kepada Para Organisasi Pers, Pimpinan Media, dan Wartawan yang merasa terusik dengan surat edaran tersebut untuk segera mengambil tindakan hukum. (Red)

Sumber : Presidium FPII.
- - - -

KOTA BOGOR - Diduga karena persoalan keluarga, seorang pemuda bernama Iwan (26) warga Ciapus, Kabupaten Bogor nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kontrakannya di Kampung Abesin, RT.1/RW.4, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (7/8/2018).

Kapolsek Bogor Tengah, Kompol Syaifuddin Gayo menuturkan, korban pertama kali ditemukan oleh Mukti (teman korban) saat akan masuk kedalam kontrakan tersebut sekira pukul 15.00 WIB.

"Saat membuka pintu, saksi (Mukti) melihat korban sudah tergantung disebatang kaso atap rumah kontrakan dengan tali rapia yang disimpul mati," tuturnya.

Dalam keadaan panik, lanjut Kapolsek, Mukti melaporkan kejadian ini kepada warga sekitar. Tak berselang lama, warga pun langsung mendatangi lokasi kontrakan dan melaporkannya ke Mapolsek Bogor Tengah.

"Kami langsung ke lokasi dan melakukan identifikasi serta mengamankan barang bukti berupa tali rafia berwarna hitam dan saksi untuk dimintai keterangan guna memastikan penyebab kematian korban dengan memeriksa saksi secara intensif," jelasnya.

Kapolsek menambahkan, menurut keterangan dari saksi, sebelumnya korban sempat bercerita bahwa sedang mempunyai masalah dengan keluarga. "Dimana orang tua korban sudah tidak mempedulikan dirinya," pungkas Gayo. (IB)
- - -
Pembangunan jaling di RT 03/01 Desa Sukatani
KAB.BOGOR - Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa tahap II (40%) di Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor telah dilaksanakan dari mulai pembangunan jalan lingkungan, MCK dan TPT.

Kepala Desa (Kades) Sukatani, Suhendar menuturkan, kegiatan pembangunan tersebut merupakan pembangunan lanjutan dari realisasi Dana Desa (DD) tahap 1 tahun 2018, sesuai usulan masyarakat yang diajukan dalam musyawarah masyarakat.
Foto : Pembangunan TPT di Kp.Cibedug Girang RT03/02
"Seperti biasanya, kegiatan ini juga dikerjakan dengan melibatkan masyarakat melalui program padat karya. Sedikitnya sekitar 36 orang warga ikut terlibat dalan pengerjaan pembangunan tersebut," kata Suhendar kepada wartawan, Senin (6/8/18).

lanjut Suhendar memaparkan, pelaksanaan pembangunan tersebut diantaranya, pembangunan turap penahan tanah (TPT) di Kampung Cibedug Girang RT 002/RW 003 dengan volume 32 x 0,4 x 1,7 senilai Rp 44.835.000 masa kerja 24 hari kalender.

Selain itu, dana desa digunakan untuk pembangunan MCK di Kampung Pabuaran Hilir RT 002/RW 005 seluas 6 m x 5 m dengan biaya sebesar Rp 40.788. 250 dan Jalan lingkungan di  Kampung Cibedug Girang RT 003/RW 001 sepanjang 295 m x 1m x 0.1 m dengan anggaran Rp 80.054.000 serta pembangunan (TPT) di Kampung Cibedug Paburan RT 004/RW 004 sepanjang 22 m x 0,5 x 4,5 m senilai Rp 54,024.000.

"Allhamdulilah, dengan adanya pembangunan di beberapa wilayah tersebut kita bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, meski hanya sementara," ucapnya.

Ia berharap, dengan rampungnya program pembangunan infrastruktur tahap II, nantinya masyarakat bisa menikmati sekaligus menjaga fasilitas-fasilitas yang telah dibangun agar kedepannya masyarakat mampu meningkatkan serta mengoptimalkan mutu sumberdaya yang ada sehingga bisa memajukan desa menjadi desa yang mandiri. (Gandi/Ibra)
- - - -

KABUPATEN BOGOR - Menjelang HUT Federal Oil Indonesia ke-30 tahun, Federal Oil bekerjasama dengan Djarum Bold menggelar acara Nonton Bareng (Nobar) Moto2 dan MotoGP Brno Ceko.

Acara yang di selenggarakan di Warkop Villa Kuda, Jalan Veteran II Nomor 30, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dihadiri oleh puluhan rider yang tergabung dibernagai komunitas se-Jabodetabek diantaranya, HSFCI, FVB, Buitenzorg Supermoto, YROI, HPCI, HVC Bogor, KCRC, Briders, Nemesis 150 Bogor, YR15CI dan undangan lainnya.

Area Sales Supervisor Federal, Hadi Yugo Parwanto menerangkan, nobar ini merupakan rangkaian untuk menyambut HUT Federal Oil yang ke-30 tahun tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2018 mendatang.

"Nobar Moto2 dan MotoGP juga telah dilaksanakan serentak di 30 titik se-Indonesia. Jadi bukan hanya disini," jelasnya kepada Wartawan, Minggu, (05/08/2018).

Yugo berharap melalui kegiatan ini, Federal Oil yang kini aktif menjadi sponsor tim Federal Oil Gresini moto2 di ajang balap internasional Moto2, bisa menjadi pelumas kebanggaan bagi para pengguna motor lainnya.

"Komunitas dan club ini menjadi corong dalam pemasaran Federal Oil, oleh karena itu mudah - mudahan dengan nobar ini bisa menjalin hubungan lebih erat dan berkepanjangan antara Federal Oil dengan para komunitas," pungkasnya. (MTH/Gandi)
- - -

JAKARTA - Terkait banyaknya  anggota DPRD baik di provinsi, kabupaten dan kota yang maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) periode 2019-2024 bukan lewat partainya yang lama alias pindah partai, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada gubernur, pimpinan DPRD provinsi, bupati, wali kota dan pimpinan DPRD kabupaten atau kota untuk melakukan pergantian antar waktu.

Permintaan itu disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat bernomor 160/6324/OTDA yang ditujukan kepada gubernur, pimpinan DPRD provinsi, bupati, wali kota dan pimpinan DPRD kabupaten atau kota.

"Surat tersebut tentang pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu 2019," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar, di Jakarta, Sabtu (4/8).

Bahtiar menjelaskan, sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf i dan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera, anggota DPRD yang nyaleg bukan dari partai terakhirnya tapi menjadi Caleg 2019 – 2024 lewat  partai lain diberhentikan antar waktu.

"Atau dalam kata lain mereka yang maju bukan lewat  partai disaat yang bersangkutan menjadi anggota DPRD periode  2014 sampai dengan 2019 diberhentikan antar waktu," terang Bahtiar.

Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. " Pasal 99 ayat (3) huruf i PP Nomor 12 tahun 2018, bahwa Anggota DPRD tersebut diberhentikan antar waktu.

Ketentuan pemberhentian antar waktu bagi anggota DPRD yang maju lewat partai lain, lanjut Bahtiar, sejalan dengan amanat Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Pasal 7 ayat (1) huruf t peraturan KPU menyatakan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan.

"Persyaratannya antara lain mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir," ujar Bahtiar.

Pemberhentian juga, lanjut Kapuspen Kemendagri itu, berlaku bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah jika menjadi calon anggota DPR atau DPRD. " Ini sebagaimana amanat Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujarnya.

Bahtiar menambahkan kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Karrena itu, jika mengikuti pemilihan umum, sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dan sudah masuk dalam daftar calon tetap, tidak lagi memiliki status sebagai penyelenggara pemerintahan.

"Hak dan kewenangannya pun tak lagi dimiliki sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Bahtiar. (Setkab/IB)

- - - -

BOGOR - Untuk mewujudkan pengupahan yang layak dan adil, Serikat Pekerja Nasional (SPN) hingga saat ini terus berupaya memperjuangkan upah layak bagi para pekerja. Salah satunya, upah layak yang berkaitan dengan brand yang nenjual produk dengan harga tinggi namun memberikan upah yang minim.

"Upah layak yang berkaitan dengan brand tersebut sudah kita diskusikan. Ada beberapa langkah ketika kita bicara upah brand itu, kita harus melakukan identifikasi menyangkut dengan beberapa hal. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi berapa jumlah pabrik garmen di Indonesia yang meliputi di daerah mana saja, jumlah tenaga kerja, ada pekerja tetap, ada pekerja kontrak apakah kontraknya jangka pendek atau jangka panjang, sistem upah yang saat ini berjalan dan apakah mereka sudah memiliki serikat pekerja atau serikat buruh," tutur Ketua Umum DPP SPN, Iwan Kusmawan SH, usai pertemuan dengan Asia Floor Wage Alliance, di Cico Resort Bogor, Minggu (5/8/18).

Identifikasi yang terahir, lanjut Iwan, adalah kapasitas produksi. Kapasitas produksi itu terkait dengan berapa buyers atau brand memberikan jumlah order kepada satu perusahaan. "Itu langkah pertama menuju upah brand," imbuhnya.

Yang kedua, masih kata Iwan Kusmawan, pihaknya akan melakukan survei survei yang mulai dari kebutuhan hidup layak (KHL). "KHL itu kita lihat, contohnya ada pekerja lajang, ada pekerja yang sudah menikah tapi belum mempunyai anak, ada pekerja yang sudah menikah baru punya anak satu," paparnya.

Langkah yang ketiga adalah, pihaknya akan melakukan kampanye baik secara Nasional yang dilakukan di Indonesia dan kampanye Internasional yang dilakukan di Asia Tenggara, sesuai AFWA Asia.

"Setelah kampanye, langkah berikutnya adalah melakukan work shop atau seminar. Yang dilakukan dalam sebuah workshop itu adalah setelah kita mendapatkan data identifikasi maupun survei tadi," jelasnya.

Selain itu, melakukan sosialisasi lintas pekerja. Karena yang tergabung di AFWA itu secara otomatis disamping serikat pekerja dan serikat buruh juga ada NJO. "Maka yang kita lakukan untuk sebuah sosialisasi lintas pekerja itu adalah kepada perusahaan yang belum ada serikat buruh," terang Iwan Kusmawan.

Setelah itu, pihaknya akan melakukan audiensi dengan buyer atau brand. "Jadi 3 langkah yang dilakukan untuk menunju upah brand dimana upah brand ini adalah upah diatas upah minimum, dan upah diatas upah sektoral," ujarnya.

Menurutnya, pada awal bulan Agustus SPN membuat rountable atau jadwal, dan minggu ke empat agustus akan melakukan identifikasi. Selanjutnya di minggu ketiga di bulan September akan melakukan survei dan di minggu ke empat September melakukan kampanye.

"Kampanye yang dimaksudkan, bisa kampanye secara terbuka atau secara tertutup. Itu nantinya tergantung komitmen," sambungnya.

Sedangkan, pada minggu pertama di bulan Oktober akan melakukan workshop, dan minggu ke tiga Oktober akan melakukan sosialisasi. Setelah itu, minggu pertama bulan nopember akan melakukan audiensi dengan beberapa brand yang ada di Indonesia.

"Jadi, Itu konsep terkait dengan upah menuju upah brand. Jadi kita tidak berbicara tentang upah minimum dulu sekarang ini, karena kita tau upah minimum itu hanya dibatasi oleh dua komponen yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi," kata Iwan Kusmawan.

Menurutnya, langkah ini berjalan secara semu, maka pihaknya akan gunakan konsep ini mejadi solidaritas upah brand. Solidaritas upah brand itu, tidak hanya di Indonesia, tetapi ada di 3 negara yaitu Indonesia, Kamboja, dan Vietnam.

"Kita akan mulai dari indonesia, pada bulan agustus ini minggu ketiga atau keempat tadi kita akan terus melakukannya. Karena tujuan ahirnya upah brand ini kalau tahun di 2019 terlalu dekat atau terlalu sempit, maka targetnya adalah di tahun 2020 upah brand ini harus sudah berjalan," harapnya.

Langkah ini akan dilakukan secara cepat untuk terus melakukan tugas-tugas pekerjaan ini, "sehingga pada tahun 2019 paling tidak kita sudah punya konsep baku untuk menuju upah brand 2020," pungkasnya. (Red)
- - -